hati dinihariku..

Rembesan kesedihan menjelma lagi..

tatkala hati dilambung dengan begitu tinggi

 tetiba sahaja ada badai yang datang menghempap dengan begitu sahaja..

hatiku begitu terusik walaupun pada mata kaca zahirku menolak sedemikian..

entah kenapa hatiku begitu terasa dengan pernyataan tadi..

sang bayu tetiba datang menerpa pipiku mengelos air mata yang kedinginan..

aku mengerti hanya cinta Illahi yang paling abadi..

sesungguhnya aku amat mencintai dia ya Allah..

Engkau lindungilah dirinya daripada semua yang pernah aku alami selama ini..

Ku menarik tikar sejadah kesayanganku, ku berteleku sendirian selepas mengucapkan salam..

Hati ini gagal untuk dikawal lagi tanpa dipaksa..

Layakkah aku untuk menjadi zauj yang mukmin disisiMu ya Rabb??

Ya Allah, ku hadiahkan Al-Fatihah kepada kekasih Mu..

Tanda aku menyayangi Rasul Mu..

Di tikar sejadahku memohon pengampunan..

Terasa diri ini tidak layak karena hatinya mungkin pada si dia..

Tp aku harus sedar ayat “ana uhibbuka fillah” yang membuatkan diriku normal semula..

Aku bersangka baik kepadanya karena dia adalah muslimah yang terbaik pernah kutemui..

Cumanya aku hanya perlu untuk menahan kesedihan daripada terus membanjiri dasar hatiku

Jika si dia diciptakan untukku,maka Kau jaga la dia sebagaimana aku menjaga diriku untuknya..

Perbezaan aku dengannya hanyalah setahun tapi matlamat kami sama..

Mencari redhaMu bukan kemurkaanMu ya Rabbi..

Dalam bait-bait lagu kuberikan kepadanya..

Moga dia faham ana uhibbuki fillah  Abadan abada..

Read More

DEFINISI DEMOKRASI

DEFINISI DEMOKRASI

ETIMOLOGIS

a)      Demokrasi berasal dari 2 kata (Yunani) :

   Demos          : Rakyat, Penduduk suatu wilayah

  Cratein/Cratos : Kekuasaan/Kedaulatan

b)      Demokrasi     : Suatu keadaan negara yang sistem pemerintahananya kedaulatan ada di     tangan rakyat. Kekuasaan/keputusan tertinggi berada di tangan rakyat.

DEFINISI DEMOKRASI

TERMINOLOGIS

·         JOSEPH A. SCHMETER

     Suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana semua individu memperoleh kekuasaan untuk memutusankan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

• SIDNEY HOOK

            Bentuk pemerintahan dimana keputusan pemerintah yang penting secara langsung/tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas  dari rakyat dewasa.

• PHILIPPE C. SCHMITTER & TERRY LYNN KARL

            Sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan  mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara langsung melalui kompetisi/kerjasama dengan para wakil mereka yg telah terpilih

• HENRY B MAYO

            Sistem politik yg menunjukkan bahawa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas     oleh wakil-wakil yg diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

• AFFAN GAFFAR

            Demokrasi Normatif dan Demokrasi Empirik

            Demokreasi Normatif             : Demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah

                                                 Negara.

            Demokrasi Empirik     : Demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

HAKIKAT DEMOKRASI

• GOVERNMENT OF THE PEOPLE

            Pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintah yang mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, PEMILU.

            Dg adanya pengakuan dan dukungan, pemerintahan legitimate dan roda birokrasi berikut berbagai programnya dapat berjalan sesuai amanat rakyat.

• GOVERNMENT BY THE PEOPLE

            Suatu pemerintahan yg dalam menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara/elit birokrasi, sekaligus diawasi rakyat (social control).

·         GOVERNMENT FOR THE PEOPLE

            Kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat

•      Demokrasi bukanlah kata benda, namun kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu demokrasi harus diupayakan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.

•      Dalam kerangka ini, maka demokrasi berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai keadaban (civility) dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

•      Demokrasi pada hakikatnya tidak sekedar pelaksanaan prosedur demokrasi (Pemilu/suksesi) tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni tanpa paksaan, tekanan dan ancaman dari dan oleh siapapun, serta dilakukan secara sukarela, dialogis dan saling menguntungkan.

•      Demokrasi membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi.

6 NORMA/UNSUR POKOK
TATANAN MASYARAKAT DEMOKRATIS

1. KESADARAN AKAN PLURALISME

2. MUSYAWARAH

3. CARA HARUS SEJALAN DENGAN TUJUAN

4. NORMA KEJUJURAN DALAM PERMUFAKATAN

5. KEBEBASAN NURANI, PERSAMAAN HAK & KEWAJIBAN

6. TRIAL AND ERROR

DEMOKRASI DALAM LINTASAN SEJARAH

1. Demokrasi pertama kali muncul dan berjalan efektif di wilayah kecil Yunani (negara kota/city state) yang berpenduduk +/- 300.000 dengan bentuk direct democracy (demokrasi langsung), artinya rakyat berhak secara langsung membuat keputusan politik dan dijalankan oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.
2. Demokrasi Yunani berakhir pada pertengahan abad. Setelah itu berganti menjadi masyarakat feodal, dimana kehidupan beragama berpusat pada kepemimpinan paus dan pejabat agama.

3.      Demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan yg ditandai adanya  MAGNA CHARTA (Piagam Besar) yakni suatu perjanjian antara kaum bangsawan dengan Raja John di Inggris. Isi pokoknya AL, Raja mengakui dan menjamin adanya hak-hak yg dimiliki bawahannya. Pertama, pembatasan kekuasaan raja. Kedua, HAM lebih penting daripada kedaulatan.

DEMOKRASI DALAM LINTASAN SEJARAH DUNIA

1. Demokrasi di Eropa juga ditandai oleh adanya gerakan pencerahan (renaissance) dan reformasi. Renaissance yaitu gerakan yg menghidupkan kembali minat sastra dan budaya Yunani Kuno. Menurut Sejarawan Barat, Philiup K. Hitti, Renaissance ini merupakan buah dari kontak Eropa dh dunia Islam yang saat itu sedang ada di puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Ilmuwan muslim saat itu Al, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Razi, Al-Kindi, Umar Khayam, Al-khawarismi, yang tidak saja mengembangkan pengetahuan Parsi Kuno dan warisan Yunani Kuno, tapi justru menjadikan temuan ilmuwan Muslim ini sesuai dengan alam pikiran Yunani.
2. Kemampuan akal dan pikiran ilmuwan muslim ini memiliki kontribusi besar terhadap munculnya kembali tradisi berdemokrasi di Yunani.
3. Selain faktor renaissance, demokrasi juga disebabkan adanya gerakan reformasi, yakni gerakan revoluasi agama di Eropa pada abad ke-16 yg ditandai oleh gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja (gerakan protestanisme) yg dimotori oleh Martin Luther yang menuntut kebebasan berfikir dan bertindak.
4. Istilah kontrak sosial (Social Contract) antara yang berkuasa (pemerintah) dengan yang dikuasai (rakyat) berawal 2 filsuf John Locke (Inggris) dan Montesquieu (Perancis) yang mempengaruhi gagasan pemerintah demokrasi. Menurut Locke (1632-1704) hak-hak politik rakyat mencakup hak hidup, kebebasan dan memiliki. Menurut Montesquieu (1689-1744) hak politik berprinsip trias politica (sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi 3 ; Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif).
5. Gagasan kedua filsuf ini mempengaruhi lahirnya konsep Konstitusi Demokrasi Barat. Konstitusi Demokrasi yg bersandar pada Trias Politica ini berakibat munculnya konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) yakni suatu konsep pemerintahan yang memprioritaskan kinerjanya pada peningkatan kesejahteraan warga negara.

DEMOKRASI DLM LINTASAN SEJARAH INDONESIA

Demokrasi di Indonesia terbagi dalam 4 periode :

A.    PERIODE 1945 – 1959

Demokrasi Parlementer berlaku satu bulan sesudah proklamasi kemerdekaan RI. Sistem ini produk barat yang terlalu memberikan peluang parpol untuk mendominasi kehidupan sosial politik yang berdampak pada munculnya fragmentasi politik berdasar afiliasi kesukuan dan agama. Kondisi ini berakibat lahirnya instabilitas dan disintegrasi bangsa. Hal ini ditambah lagi dg gagalnya Majelis Konstituante utk mencapai konsensus dasar negara dan UUD baru.

Berbagai dampak diatas, mendorong Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali UUD 1945.

            Akhirnya demokrasi parlementer berganti menjadi Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) yang menjadikan Ir. Soekarno menjadi pusat kekuasaan negara.

B.     PERIODE 1959 – 1965

Periode dikenal dengan Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) yakni dominasi politik Presiden dan berkembangnya pengaruh Komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam politik nasional. Ini buah dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ini pertanda Presiden dibatasi 5 tahun (UUD 1945). Namun dengan lahirnya Ketetapan MPRS No. III/1963 maka jabatan Presiden menjadi seumur hidup.

            Jabatan seumur hidup ini melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang (inkonstitusional), yakni tahun 1960 Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu. Ini potret pengingkaran nilai demokrasi karena melahirkan absolutisme dan menutup ruang kontrol rakyat melalui DPR.

Ulasan

            Demokrasi terkesan sangat akrab dan seakan sudah dimengerti begitu saja. Dalam banyak perbincangan, mulai dari yang serius, sampai yang santai di meja makan. Kata demokrasi sering terlontar. Namun apa dan bagaimana sebenarnya makna dan hakikat subtansi demokrasi ini munkin belum sepenuhnya dimengerti dan dihayati, sehingga perbincangan tentang demokrasi bisa saja tidak menyentuh makna dan hakikat subtansi serta dilakukan secara demokratis. Hampir semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial yang telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertinggi.

Read More